Ungkapan itu keluar, karena Suryadharma merasa, apa yang sudah dilakukan kementeriannya terkait pelaksanaan ibadah haji sudah maksimal dan mengklaim mengalami tren peningkatan, tapi masih banyak yang mempersoalkan.
Bahkan masih ada yang menilai pelaksanaan haji tahun ini buruk. Orang nomor satu di Partai Persatuan Pembangunan itu bukan tidak mau mengakui, masih ada kelemahan. Namun, keberhasilan yang telah ditorehkan juga idealnya juga mendapat tempat. "Soal jarak pemondokan misalnya. Baik di Makkah maupun di Madinah, jaraknya mengalami peningkatan.Lebih dekat.
Di Makkah tahun lalu, masih ada ring satu dan ring dua, jarak terjauh dari Masjidil Haram 4 km. Tahun ini, istilah ring satu dan ring dua tidak digunakan. Jarak terjauh 2,5 km. Itu pun jumlahnya 7 persen. Sedangkan 93 persen, di jarak 2 km," jelasnya. Sedangkan di Madinah, tahun lalu, pemondokan yang masuk wilayah markaziyah hanya 94 persen. Tahun ini mencapai 100 persen.
"Ini artinya ada peningkatan terus menerus. Membolakbalikkan hukum ekonomi. Aturannya menikmati lebih baik, harga naik. Tapi haji tidak, kualitas naik, harga tidak," terangnya. Ke depan, agar pemondokan lebih baik lagi, pihaknya akan bekerja lebih keras lagi. "Kalau tahun lalu, tim yang bertugas mencari pemondokan bekerja Februari, tahun ini harus Januari," imbuhnya sembari memberi intruksi ke Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Slamet Riyanto yang juga hadir dalam kunjungan tersebut.
Namun, pihaknya belum tahu, apakah jarak terjauh pemondokan di Makkah dengan Masjidil Haram bisa dipertahankan 2,5 km. Sebab, pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan membangun ring road. Dengan pembangunan itu, setidaknya 1750 bangunan bakal dirobohkan. Selain itu, sejumlah negara lain juga berlomba-lomba mencari pemondokan untuk para jamaahnya.
"Kalau bisa, harganya berapa?," tanyanya. Suryadharma juga menengarai, haji menjadi seksi, karena adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang nilainya banyak. Saat ini setidaknya ada Rp 25 triliun. Padahal anggaran haji di Kementerian Agama jauh dibanding dengan pendidikan yang juga diurus. Haji Rp 200 miliar, sedangkan pendidikan Rp 3 triliun per tahun.
"Rekeningnya masuk ke menteri agama. Bukan ke saya pribadi. Saya tidak pernah memakan sepeser pun. Sejak 2005 sampai sekarang, DAU tidak pernah dipakai," tegas pria berkaca mata tersebut.
Biaya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, lanjut Suryadharma, tidak diambilkan dari DAU atau bunga DAU yang disukukkan."Petugas atau panitia dibiayai oleh APBN.Kalau ada yang bilang diambilkan dari DAU, tidak benar," imbuh Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat yang mendampingi Menag.
Mengenai wacana haji dikelola badan, dengan alasan profesional dan lebih baik, Suryadharma tidak sependapat. Menurutnya, badan seperti apa yang bakal mengurus haji. "BLU, BUMN atau swasta. Masing-masing memang ada payung hukumnya.Tapi tidak logik. Mereka tentunya mengejar profit. Misalnya kalau BUMN, itu kan dananya punya negara. Ini kan punya umat. Kalau swasta, nanti kalau rugi, siapa yang bertanggung jawab?" tambahnya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Slamet Riyanto menambahkan, kalau memang dibentuk badan, berarti mundur ke belakang."Masih ingat kasus PT Arafat? Komplainnya ke Kementerian Agama," imbuh Slamet Riyanto. (
0 komentar:
Posting Komentar